B1, Pati - Ketua Umum (Ketum) YPLBH – SAW (Yayasan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Satria Advokasi Wicaksana),Dr. Muhammad Reza Putra, S.H., M.H., CIL menunjuk Endro Lukito sebagai bagian dari Kordinator Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Rabu (17/01/2024)
Pengacara yang akrab di sapa Reza menyampaikan, bahwa YLPBH adalah salah satu lembaga bantuan hukum untuk membantu rakyat kecil yang tidak tau tentang hukum baik perdata dan pidana.
“Reza mengharapkan supaya wilayah Jawa tengah nantinya bisa bermitra dengan pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan , DPRD, Instansi Swasta , Tokoh Masyarakat (Tomas), dan Instansi terkait lainya agar tercipta kinerja yang efektif dan pelaksanaannya sesuai dengan aturan – aturan Lembaganya dan sesuai dengan perundang – undangan negara kesatuan republik Indonesia,” terangnya.
“Dewan Pengurus wilayah (DPW) Provinsi Jawa Tengah segera melengkapi legalitas kelembagaan ke Instansi pemerintah yang berwenang Wilayah Provinsi Jawa Tengah sehubungan dengan pembentukan Posbakum Satria Wicaksana,” harapnya.
Terpisah, setelah ditunjuk sebagai Ketua Posbakum Jateng, Endro Lukito sampaikan, ia akan segera menyusun program kerja dibidang bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan mulai dari pelosok Desa hingga Kabupaten/ Kota.
“Dengan cara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum pidana dan perdata, serta menjunjung tinggi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART),” jelasnya.
Dalam hal ini, Endro berharap kepada Pemerintah agar segera mempertegas dan dipertegas kegiatan-kegiatan masyarakat yang berujung melanggar undang-undang dasar negera Kesatuan Republik.
“Dia akan bertemu Polda Jateng, untuk mengevaluasi dalam menangani pelanggaran dalam bentuk, kendaraan yang belum membayar pajak, digunakan mengangkut hasil tambang milik perusahaan tertentu, muatan melebihi kapasitas yang berdampak buruk bagi jalan, akhir nya jalanan menjadi berlubang dan rusak sehingga sangat menganggu kenyamanan masyarakat saat berkendara,” harap Endro Lukito sapaan akrabnya Ki Gagab Lololoba.
Pemerintah harus lebih serius dalam penanganan kota, supaya menjadi lebih baik dari sebelumya, seperti penanganan Bau Jalan, lambir Sungai, saluran, pesisir Pantai. Karena lemahnya penanganan, pada akhirnya dampak yang ditimbulkan lebih besar.
“Seperti lebar sungai dan jalan makin sempit, pesisir pantai yang seharusnya ditanami tanaman penahan ombak dialih fungsikan menjadi areal budidaya ikan,” keluhnya.
Mengalihfungsikan bau jalan, digunakan untuk berjualan atau kegiatan lain. Termasuk mengalih fungsikan lambiran sungai maupun saluran, pembiaran bau jalan pada akhirnya bersemak, saluran drainase , Sungai di dalamnya sampah berserakan, pesisir Pantai dialihfungsikan budidaya ikan dan kemudian dipindah tangankan kepada orang lain, kegiatan -kegiatan ini adalah melanggar undang – undang kesatuan Republik Indonesia, maka dari itu pemerintah harus bisa lebih serius dalam menangani masalah ini.
“Kegiatan yang dilaksankan pihak ke tiga berupa penataan, maupun pembangunan yang berkepanjangan mengunakan anggaran pemerintah fasilitas negara berupa penataan saluran, dan Sungai, serta pembangunan jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kota, hingga Desa,” jelasnya.
Sebelum melakukan kegiatan perlu diperhatikan batas dan lebar nya, luas yang sudah tertuang dalam peta kadaster, dan peta lainnya. Untuk mengantisipasi lebar jalan dan sungai sama dari ujung hingga pangkal.
Pemerintah lebih serius dalam menangani tempat tinggal dan tempat usaha khususnya yang terletak dipinggir jalan nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten, jalan Kota, dikarenakan masyarakat dalam melakukan kegiatan dipinggir jalan engan untuk menyiapkan tempat parkir, yang pada akhirnya memanfaatkan bau jalan.
“Dampak yang memperhatinkan adalah mempersempit jalan, menghambat lalulintas yang lewat, jika tidak segera diatasi maka pasti bakal makin menjamur, tidak lagi memperhitungkan tempat parkir, sehingga sulit dalam penanganan. Kejadian seperti ini yang disalahkan siapa,” celoteh Endro lukito si Lololoba.(Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar